Bramitam

Braimtam Online

bramitam - bramitam

Pengusaha Minta Buruh Hormati Putusan PTUN Bandung

Published on: // , , , , ,
Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta agar kalangan buruh di Bekasi menghormati putusan PTUN Bandung. Putusan itu membatalkan upah minimum kota (UMK) yang sudah diteken suratnya oleh Gubernur Jawa Barat.

"Mengimbau kepada semua pihak terkait dapat menghargai dan menghormati putusan PTUN Bandung, dengan tidak bersikap anarkis melakukan demonstrasi atau pemogokan di lingkungan perusahaan," demikian siaran pers Apindo yang disampaikan Ketua Bidang Pengupahan dan Jamsos Hariyadi B Sukamdani, Jumat (27/1/2012).

Hariyadi menilai pemogokan justru akan menimbulkan kondisi yang tidak kondusif dan mempersulit perusahaan, serta merugikan dunia usaha.

"Mengimbau Gubernur Jawa Barat agar segera memfasilitasi perundingan antara perwakilan pengusaha dengan serikat pekerja sebagai tindak lanjut hasil putusan PTUN Bandung, kemudian menerbitkan SK yang baru sesuai hasil kesepakatan," jelas Hariyadi.

Hariyadi juga meminta agar pihak yang tidak menerima putusan PTUN Bandung itu agar menempuh proses hukum. "Memohon kepada pemerintah dan kepolisian untuk dapat memberikan perlindungan terhadap industri dan pelaku usaha," jelasnya.

Berdasarkan SK Gubernur No.561/Kep.1540-Bansos/2011, UMK Bekasi sebesar Rp 1.491.866,-,upah kelompok II Rp 1.715.645,- dan kelompok I Rp 1.849.913. SK Gubernur ini digugat oleh Apindo Bekasi dan dikabulkan oleh PTUN di Bandung pada Kamis (26/1) kemarin. Putusan ini yang memicu aksi besar-besaran buruh hari ini.

(ndr/nrl) Baca Juga Naik Heli, Menakertrans Temui Buruh di CikarangTol Cipularang Ditutup, Suami 'PJKA' Kebingungan5 Ribu Perusahaan di Bekasi Siap Upah Buruh Sesuai SK GubernurPemerintah Rapat dengan Buruh dan Pengusaha Sore Ini
.sharemenu ul, .sharemenu ul li

View the Original article

Jumhur: Putusan Pengadilan Hongkong Hapus Diskriminasi TKI


Foto: BBC Jakarta - Pengadilan Hongkong telah memutuskan pekerja asing yang bekerja di sektor rumah tangga bisa mendapatkan hak untuk menjadi warga tetap (permanent resident). Keputusan ini dinilai berdampak besar bagi para TKI karena berarti menghapus diskriminasi yang selama ini terjadi.

"Ini langkah yang sangat positif, karena sebelumnya aturan berhak menjadi warga tetap hanya berlaku bagi pekerja asing nonsektor rumah tangga," ujar Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat, melalui siaran pers yang diterima detikcom, Sabtu (1/10/2011).

Lebih lanjut, Jumhur menambahkan, saat ini terdapat sekitar 147-150 ribu TKI di Hongkong dan mayoritas merupakan penata laksana rumah tangga, termasuk merangkap pengasuh bayi dan orangtua jompo. Dalam peraturan ini nantinya TKI yang bekerja di sektor rumah tangga bisa menjadi warga tetap setelah bekerja selama tujuh tahun di Hongkong.

Namun Jumhur menilai, dengan adanya peraturan ini tidak akan membuat serta-merta banyak orang Indonesia yang akan menjadi warga tetap Hongkong.

"Pada umumnya TKI tetap akan pulang ke tanah air atau kembali kepada keluarganya, mengingat TKI sesuai tradisi selalu pulang ke Indonesia," terangnya.

Adanya ketentuan baru itu, katanya, juga tidak berarti harus ditafsirkan adanya kebebasan untuk pindah kewarganegaraan. Pada kenyataannya, masih banyak TKI yang merasa bangga dengan identitasnya sebagai warga negara Indonesia.

"Untuk tinggal tetap di sana jelas tidak ada masalah seperti juga berlaku di berbagai negara lain di mana banyak WNI/TKI melakukannya," imbuhnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Hongkong memenangkan gugatan TKW asal Filipina, Evangeline Banao Vallejos, untuk mendapatkan hak warga permanen. Putusan juga memberikan hak kepada tenaga kerja asing lainnya untuk bisa mendapatkan hak sebagai warga negara tetap di negeri bekas jajahan Inggris itu. Jumlah tenaga kerja asing di Hongkong saat ini tercatat lebih dari 100.000 orang.

(lrn/lrn)

" Sent from Smartfren Blackberry, Hebat Cepat Hemat "

View the Original article
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!