Bramitam

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Marzuki Alie, memilih fokus dengan pekerjaannya sebagai ketua DPR. Marzuki tak ingin mengincar posisi Ketum PD, di tengah gonjang-ganjing internal partai penguasa itu.

Gonjang-ganjing internal PD memang mengemuka seiring gempuran Nazaruddin terhadap sejumlah elite PD, termasuk Ketua Umum Anas Urbaningrum. Namun Marzuki tak ingin mencuri kesempatan dalam kesempitan.

"Itu ada yang ngurusi, saya fokus saja sebagai ketua DPR," kata Marzuki kepada detikcom, Jumat (27/1/2012).

Marzuki tak ingin mengomentari rumor soal mundurnya Anas dari Ketum PD, juga perihal sejumlah elite PD yang mewacanakan pencopotan Anas setelah menjadi tersangka.

"Kita taat azas, sesuai AD/ART saja," kata Marzuki.

Isu pelengseran Anas mencuat karena namanya terus disebut dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet di Palembang. Mantan Bendahara Umum PD Nazaruddin terus mengungkap keterlibatan Anas dalam kasus itu.



(van/lrn) Baca Juga Marzuki Tolak Anggaran Absen Finger Print DPR Rp 3,7 MMarzuki: Habisi Koruptor di Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif!Marzuki: Sekarang Tak Ada Dasar Mengganti AnasMarzuki: Jangan Salahkan Presiden Soal Kebohongan Pemerintah
.sharemenu ul, .sharemenu ul li

View the Original article

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk tidak menggubris permintaan Ketua DPR Marzuki Alie agar lembaga antikorupsi itu menunda pemeriksaannya kepada pimpinan Badan Anggaran DPR. Permintaan itu sangat aneh dan terkesan hanya untuk melindungi sesama kolega.

"Untuk itu, Indonesia Police Watch yang juga deklarator Komite Pengawas KPK meminta KPK tak perlu menanggapinya. Jika anggota Banggar menolak pmnggilan tersebut, KPK harus memanggil paksa," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, lewat siaran pers, Minggu (2/10/2011).

Neta mengatakan, jika alasan penundaan pemeriksaan KPK terhadap pimpinan Banggar akan mengganggu rapat-rapat pembahasan RAPBN 2012, fraksi seharusnya mengganti mereka yang diperiksa dengan anggota baru.

"Di DPR itu ada 560 anggota dan Banggar, harusnya tidak tergantung dengan segelintir orang," ujarnya.

Jika pimpinan Banggar mangkir dari panggilan pemeriksaan, kata Neta, KPK juga harus memanggil paksa mereka. "Bila perlu KPK meminta bantuan Polri untuk menjemput paksa," katanya.

Namun mengenai undangan rapat konsultasi dari DPR kepada pimpinan KPK, kata Neta, Busyo Muqoddas cs juga seharusnya hadir. "Selain untuk menghormati DPR dan UU, kehadiran itu juga untuk menunjukkan jiwa besar KPK," tutupnya.

Sebelumnya Ketua DPR Marzuki Alie meminta KPK menunda pemeriksaan pimpinan Banggar DPR. Marzuki juga menyindir kerja KPK. Dia menegaskan upaya pembahasan RAPBN itu mempunyai tujuan yang baik dengan sistem yang baik yang ujungnya guna pemberantasan korupsi.

KPK pada Senin (3/10) rencananya akan memeriksa pimpinan Banggar Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey terkait kasus Kemnakertrans. KPK ingin tahu prosedur anggaran dikeluarkan. Sebelumnya kedua pimpinan banggar itu menolak diperiksa dengan alasan apa yang mereka lakukan adalah kebijakan.

(lrn/lrn)

" Sent from Smartfren Blackberry, Hebat Cepat Hemat "

View the Original article